PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 4 huruf b menyebutkan :

“hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”

Dimana undang-undang konsumen memberikan kepastian hukum akan hak konsumen untuk mendapatkan barang/jasa sebagaimana telah dijanjikan oleh produsen. Tetapi, sering kita jumpai atau mungkin dialami barang/ jasa diperdagangkan oleh produsen tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Seperti contoh jasa penyedia koneksi internet, jaringan seluler, produk makanan yang tidak mencantumkan kadarluarsa, komposisi yang tidak sesuai, dan masih banyak produk-produk yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen tersebut dalam iklan dimedia-media massa.

Pasal 9 ayat (1) huruf a undang-undang konsumen menyebutkan :

“ (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolaholah:

1. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,

standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau

guna tertentu”

Melihat kondisi tersebut, kadang konsumen tidak dapat berbuat apa-apa, pasrah dengan apa yang didapat walaupun tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh produsen.

Sikap tersebut disebabkan kurang pahamnya konsumen akan hak-hak mereka, dan tidak tahu harus kemana menuntut hak mereka dan juga sikap “tidak mau repot”. Maka dari itu, diperlukan suatu tindakan nyata dalam mensosialisakan undang-undang konsumen ke masyarakat luas.

Bahwa salah satu pertimbangan dibuatnya suatu perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak konsumen adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

Undang-undang Konsumen memberikan perlindungan dan jaminan hak terhadap konsumen tidak hanya dari barang atau jasa yang diproduksi atau didapat dari pelaku usaha dalam skala besar tapi juga meliputi pelaku usaha dalam skala kecil.

Ketentuan Pidana

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur ketentuan-ketentuan pidana bilamana pelaku usaha melanggar larangan-larangan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut.

Adapun pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana adalah :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Pasal 8 :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a.     tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan danketentuan peraturan perundangundangan;

b.    tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c.     tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d.    tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e.     tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f.      tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g.     tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h.    tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i.      tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j.      tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolaholah:

a.     barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b.    barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c.     barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

d.    barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

e.     barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f.      barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g.     barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h.    barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i.      secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

j.      menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

k.    menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 13 Ayat (2) : Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan

cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis

terhadap konsumen.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a.     mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b.    mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c.     memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

e.     mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f.      melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar

ketentuan pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.     menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b.    menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c.     menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d.    menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e.     mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f.      memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g.     menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h.    menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undangundang ini.

“Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

a.  menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi standar mutu tertentu;

b.  menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

c.  tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

d.  tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

e.  tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup denganm maksud menjual jasa yang lain;

f.  menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak  bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13 ayat (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-cuma

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Selain sanksi pidana disebut diatas, dapat juga dijatuhi hukuman ganti rugi, pencabutan ijin usaha dan penarikan barang dari peredaran.

Penyelesaian Sengketa 

Dalam menyelesaikan masalah konsumen ada 2 cara yang dapat ditempuh oleh konsumen, yaitu : melalui Pengadilan atau penyelesaian di luar Pengadilan.

Untuk penyelesaian di luar Pengadilan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan ganti rugi dan atau mencari langkah penyelesaian tertentu yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. 

Dan, penyelesaian melalui jalur Pengadian berlaku ketentuan tentang acuan peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Pelindungan Konsumen.

Pasal 45

(1)   Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2)   Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3)   Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang.

(4)   Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Read More

YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM POKOK PERKARA GUGATAN

Oleh : Hendra Septianus,SH


Dalam membuat gugatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar gugatan tidak dimentahkan dengan eksepsi oleh pihak lawan. jika ini terjadi maka Gugatan akan ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena kesalahan-kesalahan ketidak cermatan dalam menyusun dan membuat  gugatan. suatu cambukan atau istilanya "tersambar petir disiang bolong" karena Gugatan ditolak.
Selain itu, berperkara  di muka pengadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena untuk mengajukan gugatan penggugat diwajibkan membayar biaya perkara kurang lebih Rp 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) itu baru hanya untuk daftar gugatan 1 (satu) Penggugat dan 1 (satu) Tergugat dalam kota yang sama. tambah 1 (satu) pihak (Tergugat dan atau Penggugat) Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan bila alamat salah satu pihak diluar kota tambah lagi biaya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). belum lagi jika proses pemerikasaan perkara berjalan alot dan biaya perkara tersebut sudah habis maka Penggugat wajib untuk melakukan tambahan biaya perkara, karena biaya-biaya yang disetorkan tersebut sifatnya hanyalah Panjar Biaya Perkara. 

Tentu saja kita tidak mau gugatan yang diajukan menjadi sia-sia atau gugatan tidak dapat diterima/ ditolak (niet onvankelijke verklaard), dan dapat dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan lagi bila ini terjadi. (?)

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gugatan adalah sebagai berikut: :

1.Kewenangan Pengadilan

Dalam gugatan harus diperhatikan gugatan apa yang akan diajukan ke muka pengadilan, apakah itu gugatan perdata (wan prestasi atau perbuatan melawan hukum), perceraian yang beragama islam, perselisihan hubungan industrial, serta diwilayah pengadilan mana gugatan itu harus didaftarakan..
Kewenangan mengadili Pengadilan terbagi dua, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. kewenangan absolut adalah kewenangan wilayah pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara, yaitu apakah itu perkara perdata yang termasuk dalam kewenangan pengadilan negeri, perkara perceraian yang beragama islam termasuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama.
Kewenangan Relatif adalah kewenangan  pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan yurisdiksi wilayahnya yang meliputi tempat tinggal tergugat atau (bila tergugat lebih dari satu dan mempunyai tempat tinggal yang berbeda wilayah (seperti; Jakarta dan Bandung) maka di salah satu tempat tinggal tergugat.

2. Isi Posita dan Petitum

Isi posita dan petitum ini harus jelas dan terdapat hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan digugat. dalam gugatan posita dan petitum harus jelas dan tersistematis, sehingga hakim dan lawan dapat memahami apa maksud tujuan dari gugatan yang diajukan tersebut. maka, pemaparan secara deskriptif diperlukan dalam gugatan. bagaimana gugatan menceritakan awal terjadi peristiwa hukum hingga harus timbulnya gugatan. Jika gugatan tidak jelas maka Gugatan dapat dikatakan obscuur libel.

 3. Para Pihak

Dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan para pihak yang akan masuk dalam gugatan tersebut, dan sebagai apa pihak tersebut dalam permasalahan yang akan digugat. tidak bisa sembarang menarik pihak, karena untuk dapat menarik pihak dalam gugatan harus ada hubungan hukum dengan Penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut. bilamana salah dalam menarik pihak (error in persona), maka gugatan akan menjadi sia-sia, karena gugatan akan ditolak oleh hakim yang memeriksa perkara, tapi dengan catatan bilamana pihak lawan cermat dan teliti menganalisa gugatan tersebut.Dan, kekurangan Pihak dalam gugatan juga dapat jadi alasan Gugatan tidak dapat diterima/ ditolak.
Tiga hal tersebut diatas; Kewenangan Pengadilan, Posita dan Petitum, serta Para Pihak merupakan hal yang paling dasar dalam gugatan untuk dicermati sebelum pemeriksaan ke pokok perkara oleh Majelis Hakim. bila Penggugat tidak cermat dalam gugatan ini akan menjadi fatal dan gugatan dapat ditolak (niet onvankelijke verklaard) dengan dipatahkan oleh eksepsi Tergugat 

bila gugatan ditolak, ini akan merugikan Penggugat, karena biaya yang harus dikeluarkan menjadi double, dan  gugatan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum didaftarkan kembali.

semoga ini dapat menjadi sedikit pengingat bagi para pihak yang akan berperkara di muka pengadilan.


sumber : dari berbagai sumber (buku, Internet, materi kuliah dan belajar dari pengalaman orang lain)

Read More

Menunggu untuk di Sidangkan

Ruang Tunggu Terdakwa, Pengadilan Negeri  Kls IA Bandung .(dok. hendra septianus)

Gambar ini adalah suasana diruang tunggu terdakwa Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, menunggu giliran untuk disidangkan di hadapan Majelis Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum. Cemas dan pasrah menjadi satu tatkala panggilan itu tiba.

Dukungan dari orang-orang yang dikasihi sangatlah berarti dan memberikan kekuatan dalam menghadapi segala tuntutan hukum yang harus dipertanggung-jawabkan. pasrah dan berdoa yang bisa dilakukan.

Setiap orang memiliki cerita dan alasan sendiri kenapa mereka sampai disana dan harus menerima ganjaran tuntutan hukum. ada yang demi harga diri, ada yang karena khilaf, ada yang terpaksa dan mungkin juga ada yang atas nama "solidaritas".

Dan semoga saja keadilan itu masih ada dan berpihak kepada yang pantas mendapatkannya.

Read More